efektifkah belanja pegawai dalam pembangunan daerah
Keuangan

Efektifkah Belanja Pegawai dalam Pembangunan Daerah?

APBD atau Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah adalah salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mendorong pembangunan di daerah. Anggaran ini berisikan pos pemasukan maupun belanja yang dapat digunakan oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan dan mendorong pembangunan. Dari sekian banyak pos keuangan yang dapat digunakan, salah satu pos yang kerap menjadi perhatian pemerintah pusat maupun berbagai pihak adalah belanja pegawai. Idealnya, pos ini dapat digunakan untuk melakukan pembayaran gaji, tunjangan, atau pembayaran lain kepada aparatur sipil negara di daerah terkait. Memang hal ini terdengar normal, tapi yang menjadi kendala adalah seringkali pos belanja pegawai di APBD berbagai daerah memakan porsi yang sangat dominan. Akibatnya aktivitas keuangan pemerintah setempat kerap kali tersedot untuk melakukan pembiayaan ini.

efektifkah belanja pegawai dalam pembangunan daerah

Pupusnya APBD di Pos Belanja Pegawai

Salah satu masalah yang kerap terjdi dan menjadi perhatian banyak kalangan tentang APBD adalah belanja pegawai. hal ini karena tidak jarang pemerintah daerah harus melakukan pengeluaran dalam jumlah fantastis hanya untuk memenuhi kebutuhan ini. Akibatnya, sektor lain yang harusnya menjadi prioritas kerap tidak mendapatkan pembiayaan yang cukup. Akibatnya pembangunan menjadi terkendala dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat umum juga mengalami gangguan.

Setidaknya ada dua hal yang diperkirakan menjadi pemicu masalah ini. Pertama, pemerintah daerah melakukan perekrutan aparatur sipil negara, tenaga honorer, maupun tenaga pendukung lainnya dalam jumlah yang sangat besar. Jumlah rekrutan bahkan ditengarai jauh melampaui kebutuhan sebenarnya di daerah tersebut. Kedua, pemerintah daerah diperkirakan tidak melakukan manajemn kepegawaian dengan tepat. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal. Pertama, pemerintah daerah membayar gaji, tunjangan, maupun biaya lainnya melebihi ketentuan sehingga anggaran menjadi membengkah. Kedua, ada kemungkinan pemerintah daerah tidak melakukan pembaruan jumlah tenaga kerja aktif secara akurat dari waktu ke waktu. Akibatnya, terdapat pegawai yang sudah tidak aktif, tetapi masih rutin menerima gaji serta tunjangan. Hal ini dengan cepat menimbulkan beban bagi keuangan pemerintah daerah setempat.

Langkah Efisiensi Belanja Pegawai

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tentunya ada beberapa hal yang bisa dioptimalkan oleh pemerintah setempat. Berikut beberapa di antaranya.

  1. Pemerintah daerah secara rutin melakukan pembaruan terkait jumlah maupun status tenaga kerja yang dibayar di daerahnya
  2. Pemerintah daerah melakukan evaluasi terkait jumlah gaji, tunjangan, maupun biaya lainnya yang harus dibayarkan kepada tenaga kerja
  3. Pemerintah daerah melakukan evaluasi terkait jumlah pajak yang dibayarkan dari penerimaan yang diperoleh oleh para tenaga kerja tersebut

Meningkatkan Sumber Penerimaan Daerah

Selain ketiga hal di atas, langkah lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan meningkatkan sumber penerimaan daerah. Langkah ini harus diambil hanya segera setelah pemerintah daerah setempat melakukan efisiensi terhadap pos pengeluaran belanja pegawai. Dengan turut meningkatkan serta mendiversifikasi sumber penerimaan daerah, pemerintah setempat dapat memperoleh pendanaan yang cukup untuk membiayai pos-pos pembangunan lainnya. Dengan cara ini, pembangunan daerah dapat dilanjutkan dan kesejahteraan masyarakat setempat dapat ditingkatkan.

Tak hanya itu, manfaat lain dari efisiensi belanja pegawai adalah menekan potensi terjadinya KKN di lingkungan pemerintah daerah. Efisiensi akan menuntut seluruh elemen pemerintah untuk melakukan aktivitasnya dengan efisien. Dengan cara ini, pemeirntah mampu mengoptimalkan sumber dayanya untuk melakukan pembangunan dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.