Pembayaran digital menjadi salah satu kemajuan yang tidak terelakkan lagi di dunia ekonomi. Berbeda dengan pembayaran konvensional, metode ini menawarkan beragam kemudahan dan keunggulan bagi penggunanya. Salah satu di antaranya yang kerap digaungkan adalah nasabah tidak lagi perlu membawa uang tunai ke setiap tempat yang dituju. Teknologi digital memungkinkan nasabah untuk menyimpan dana dalam perangkat ponsel mereka. Dana tersebut juga kemudian dapat digunakan untuk melakukan pembayaran ke pihak penjual. Bahkan kini masyarakat juga dimudahkan dalam melakukan transfer dana antarnasabah hingga pembayaran berbagai bentuk layanan dan tagihan. Meski demikian, sayangnya di Indonesia, tingkat serapan dan pengaplikasian pembayaran digital belum terlalu optimal.
Manfaat Penerapan Pembayaran Digital
Sebagai sebuah produk inovasi, pembayaran digital tentunya memiliki beberapa manfaat. Berikut beberapa di antaranya.
- Pembeli tidak perlu lagi membawa uang tunai ketika ingin melakukan transaksi. Hal ini meningkatkan aspek kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi
- Jumlah transaksi dapat ditingkatkan karena pembeli tidak lagi harus membawa uang tunai ketika melakukan transaksi
- Penjual bisa melakukan pembukuan transaksi yang berhasil dilakukan dalam rentang tertentu
- Penjual bisa menggunakan hasil pembukuan sebagai rujukan ketika ingin melakukan pembayaran pajak. Dengan demikian, jumlah pajak yang dibayarkan kepada pemerintah semakin akurat
- Terkait poin 4, akibat adanya pembukuan yang semakin rapi, maka pihak pemerintah dapat meningkatkan perolehan pajak dari aktivitas jual beli
- Terkait dengan adanya pajak, pembayaran digital juga akan membantu pemerintah dalam menelusuri pembayaran pajak oleh wajib pajak. Dengan cara ini, pemerintah dapat menentukan perihal wajib pajak sudah membayar pajak secara jujur dan penuh atau tidak.
- Pembayaran digital juga mendorong pelaku usaha untuk semakin bergerak sesuai dengan perkembagnan teknologi. Akibatnya inklusi teknologi dan keuangan juga akan semakin baik.
- Masih terkait pajak, secara tidak langsung, pembayaran digital juga akan meningkatkan pembiayaan untuk melakukan pembangunan di berbagai sektor.
Kendala Penerapan Pembayaran Digital
Meski keuntungan atau manfaat yang dapat kita peroleh besar, namun penerapan transaksi digital juga memiliki kendala tersendiri. Berikut beberapa di antaranya.
- Pembayaran dengan cara digital masih sulit dilakukan di daerah-daerah dengan akses literasi keuangan dan teknologi yang rendah.
- Pembayaran ini juga sulit dilakukan di daerah-daerah yang mengalami kesulitan akses teknologi khususnya internet
- Kesulitan juga ditemukan di daerah-daerah dengan komunitas penjual yang lebih memilih pembayaran dengan metode konvensional
- Sosialisasi yang masih belum luas, merata, dan konsisten dari pihak pemerintah turut andil atas masih rendahnya tingkat penerapan metode pembayaran baru ini
Literasi yang Tinggi Menjadi Kunci
Di tengah berbagai manfaat yang ditawarkannya, ternyata tingkat serapan metode pembayaran digital di Indonesia masih rendah. Berbagai upaya pun terlihat dilakukan oleh pemerintah maupun Bank Indonesia sebagia bank sentral untuk mengatasi hal ini. Bank Indonesia, misalnya, telah mengembangkan sistem pembayaran menggunakan metode kode respon cepat atau yang juga dikenal dengan kode QRIS (Qucik Response Indonesia Standard). Dengan cara ini, masyarakat bisa melakukan pembayaran dengan cepat. Selain itu, berbagai ekosistem perdagangan digital juga telah menerapkan sistem pembayaran ini seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, JD ID, dan lain sebagainya.
Tak hanya berhenti di sektor swasta, pemerintah juga sebenarnya telah turut ambil andil. Salah satunya adalah dengan memperluas metode pembayaran berbagai jenis pajak melalui ekosistem digital atau marketplace. Dengan cara ini, sebenarnya pemerintah sudah secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk beralih ke pembayaran digital. Salah satu alasan utama yang mendorong pemerintah untuk menerapkan cara pembayaran ini adalah arus dana yang bisa dilacak dengan mudah. Kemudahan ini sangat penting ketika dikaitkan dengan pajak. Ketika masyarakat masif menggunakan metode pembayaran digital, seluruh pembayaran dan bahkan gambaran keuangan masyarakat dapat diketahui secara lebih akurat. Akibatnya, penarikan pajak juga bisa lebih efektif oleh pemerintah. Hal inilah yang kemudian diharapkan untuk bisa membangun dan mengembangkan ekonomi nasional secara keseluruhan.